“Ancaman” PBNU dan jajaran Nahdlatul Ulama untuk tidak mendukung Pemerintahan Joko Widodo terkait Permendikbud 23/2017 yang salah satunya mengatur ‘sekolah lima hari’ atau full day school (FDS), hanya gertak sambal saja.
Pendapat itu disampaikan pengamat politik Ahmad Yazid kepada intelijen (11/08). “Ancaman soal FDS dari elit NU itu hanya gertak sambal saja. Dalam sejarahnya NU selalu kooperatif dengan pemerintah,” ungkap Ahmad Yazid.
Menurut Yazid, posisi NU mempunyai posisi tawar terkuat terhadap pemerintah di saat KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menjadi Ketua Umum PBNU. “Gus Dur menempatkan NU sebagai kelompok penekan dan berseberangan dengan penguasa. Gus Dur mengkritik Soeharto dan posisi NU ketika itu sangat independen,” beber Yazid.
Tak hanya itu, kata Yazid, pengerahan massa menolak FDS yang diserukan Ketum PBNU KH Said Aqil Siradj saat ini malah dijadikan “sindiran” oleh sejumlah pihak. “Saat ini di sosial media, dimunculkan komentar Kyai Said yang menolak Aksi Bela Islam. Di mana, Aksi Bela Islam hanya mengeluarkan biaya, tetapi sekarang justru menganjurkan demonstrasi,” kata Yazid.
Yazid memperkirakan, aksi massa menolak FDS baru dari kalangan basis massa Nahdliyin. “Di Jakarta belum ada demo besar. Ini beda dengan Aksi Bela Islam yang digerakkan atas semangat membela Islam,” papar Yazid.
Sebelumnya, tokoh NU yang juga Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dengan tegas menolak kebijakan sekolah delapan jam sehari (full day school/FDS). Bahkan PKB mengancam tak akan mencapreskan Joko Widodo di Pilpres 2019 jika menyetujui kebijakan FDS.
“Jangan sampai teriakan kita dianggap teriakan biasa, ini teriakan serius. Kalau tidak dituruti Presiden, kita ingin katakan bahwa Jokowi sudah tidak berpihak kepada diniyah, Jokowi sudah menipu umat Islam, Jokowi sudah tidak perlu kita pertahankan (buat) 2019,” tegas Wasekjen PKB Maman Imanulhaq seperti dikutip detik (07/08).
Red
Sumber : .intelijen.co.id
Tidak ada komentar:
Write komentar