Abu Sinabung Menutupi Tanah Karo

Abu Sinabung Menutupi Tanah Karo

Lintas Daerah   Agustus 08, 2017

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan letusan Gunung Sinabung di Sumatera Utara masih berskala bencana kabupaten dan belum menjadi bencana nasional.

"Erupsi Sinabung belum bencana nasional," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho di Jakarta, Rabu.

Dia menjelaskan, pemerintah tingkat daerah masih mampu mengatasi bencana tersebut dibantu pemda Sumatera Utara didampingi pemerintah.

"Adanya usulan agar dijadikan skala bencana nasional, ini tidak memenuhi persyaratan seperti yang diatur UU nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana," katanya.

Dia menyebutkan, Pasal 51 ayat 2 menyebutkan penetapan skala nasional ditetapkan oleh presiden, skala provinsi oleh gubernur, dan skala kabupaten/kota oleh bupati/walikota.

"Pemerintahan Pemda Karo masih berjalan normal. Selain itu juga tidak ada korban jiwa banyak dan terjadi eskalasi bencana yang luas," katanya.

Kondisi tersebut, tambah dia, berbeda dengan erupsi Gunung Merapi tahun 2010, dimana presiden memerintahkan kendali operasi tanggap darurat dalam satu komando.

Keputusan Presiden saat itu didasarkan bertambahnya korban dan pengungsi.

Sementara itu, terkait Gunung Sinabung, BNPB mengimbau bupati untuk sesering mungkin turun ke lapangan mengatasi rakyatnya yang mengungsi.

"Pemda Sumut memberikan bantuan yang diperlukan. BNPB memberikan bantuan ekstrem sesuai permintaan," katanya.

(W004/B012)

Editor: Tasrief Tarmizi

COPYRIGHT © ANTARA 2014

Sumber : Antara

Hasto Pastikan PDIP Incar Kursi Gubernur Di Pilgub Jabar

Hasto Pastikan PDIP Incar Kursi Gubernur Di Pilgub Jabar

Lintas Daerah   Agustus 07, 2017

portaltiga.com

Sebagai pemenang pemilu di Jawa Barat, PDIP menargetkan akan mengusung calon gubernur pada Pilkada Jawa Barat 2018.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto usai menghadiri acara di kediaman Sekjen Golkar Idrus Marham di Komplek DPRD, Cibubur, Jakarta, Minggu (6/8). 

"Tentu saja sebagai pemenang pemilu di Jawa Barat kami menargetkan gubernur," tegas Hasto. 

Meski begitu Hasto mengatakan bahwa partainya belum menunjuk nama yang akan diusung tersebut. Namun begitu, Hasto memastikan PDIP mempunyai stok mumpuni untuk diusung di Pilgub Jabar 2018.

"Kami punya beberapa opsi, ada anggota DPR dari PDIP, kepala daerah dari PDIP. Misalnya Pak TB Hasanuddin, ada Sutrisno (Bupati Majalengka). Jadi cukup banyak dalam konteks internal partai. PDIP tidak kekurangan stok nama. Karena partai terus melakukan kaderisasi kepemimpinan," papar Hasto. 

Hasto memastikan PDIP akan menentukan nama yang akan diusung tersebut pada bulan ini. Kata dia, proses pengerucutan juga fit and propertest sudah dilakukan sehingga proses pemetaan politik tinggal mencari kecocokan terhadap kepemimpinan cagub dan cawagub. 

"Kami melihat dinamika politik pilihan rakyat serta bagaimana elektabilitas calon. Itu yang akan menjadi konsideran dalam mengambil keputusan politik," pungkasnya. [ian]

Sumber : Rmol

Penembakan di Deiyai Papua, warga dan polisi Bersitegang soal ‘tembakan peringatan’

Penembakan di Deiyai Papua, warga dan polisi Bersitegang soal ‘tembakan peringatan’

Lintas Daerah   Agustus 03, 2017

Kasus dugaan penembakan oleh pihak kepolisian terhadap warga Kampung Oneibo, Kabupaten Deiyai, Papua, pada Selasa (02/08), menyisakan saling tuding antara pihak kepolisan dan warga.

Pada peristiwa yang menewaskan seorang warga dan melukai setidaknya tiga orang lainnya itu, warga menyebut polisi "langsung tembak, tanpa memberikan peringatan" dalam upaya meredakan konflik.

Sementara Polisi mengklaim telah "melaksanakan tugas sesuai standar dan memberikan (tembakan peringatan) sampai tiga kali".

Kepada BBC Indonesia, seorang warga, Abeth Youw, menceritakan peristiwa bermula ketika seorang warga Kampung Oneibo, Selasa (02/08), tenggelam di sungai dan diselamatkan dalam kondisi sekarat.

Warga pun meminta tolong kepada perusahaan PT Putra Dewa Paniai (PDP), yang sedang membangun jembatan di Oneibo, untuk meminjamkan mobil perusahaan agar bisa membawa korban ke rumah sakit di kota.

"Perusahaan gak mau... Kok mereka ada di kampung kami, tetapi tidak mau antar," kata Abeth lewat sambungan telepon, Rabu (02/08).

Korban akhirnya meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit dengan menggunakan kendaraan warga setempat, setelah "dua-tiga jam menunggu perusahaan tapi tidak digubris".

Masyarakat lantas "melampiaskan kemarahan dengan merusak kamp perusahaan". Polisi menyebut, warga juga "menganiaya karyawan di sana (PDP)".

Perusahaan yang kemudian menelepon polisi, disusul dengan kedatangan Kapolsek dan Komandan Peleton Brigade Mobil (Brimob) setempat, beserta "sekitar sepuluh" pasukan Brimob. Ricuh yang tidak terelakkan berujung pada tertembaknya sejumlah warga.

Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Kamal, kepada BBC Indonesia menegaskan bahwa kepolisian telah melakukan dialog, "tetapi warga menganggap polisi memihak perusahaan. Lalu terjadi pelemparan mobil Brimob dengan batu, serta serangan dengan panah".

"Saya bantah (tidak menggunakan peringatan). Yang kita tangani ini masyarakat, bukan kelompok kriminal, ada SOP-nya... Kami (telah) berikan (tembakan) peringatan sampai tiga kali, lalu yang keempat, penembakan ke arah tanah. Dugaannya, pantulan tembakan (ke tanah) itulah yang mengenai sejumlah warga".

Minta pertanggungjawaban

Peristiwa ini disayangkan ketua Komisi A DPRD Deiyai, Yohanes Adii.

"Yang mana senjata itu milik negara, dan dibeli oleh hasil keringat rakyat. Kami sesali juga karena yang mencabut nyawa itu seharusnya adalah Tuhan, tidak satu pun manusia yang punya hak mencabut nyawa," katanya kepada BBC Indonesia.

"Ini kan kepolisian pihak ketiga ... yang jadi persoalankan kan perusahaan yang tidak mau melayani masyarakat ... seharusnya bisa dikomunikasikan baik-baik terlebih dahulu."

Yohanes meminta Brimob ditarik dari Deiyai. Hal serupa juga diutarakan warga Deiyai, Abeth Youw. Abeth juga meminta "pertanggungjawaban Brimob" atas jatuhnya korban.

Namun, polisi menolak tuntutan tersebut.

"Tanggung jawab yang bagaimana? Masyarakat harus pahami prosedur hukum," kata Ahmad Kamal. "Kita (polisi) juga ada korban. Kita korban material, mobil dinas, mobil negara. Semua harus taat pada hukum, apakah masyarakat itu sendiri atau aparat."

Meskipun begitu, pihak Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri, disebut Kamal sudah mendatangai TKP di kampung Oneibo. "Sedang menginvestigasi". Jika ternyata ada anggota yang melanggar "kode etik, atau disiplin, atau pidana, akan dilihat sejauh mana dia melanggar."

Brimob meresahkan?

Kepada BBC Indonesia, ketua Komisi A DPRD Deiyai, Yohanes Adii, menyebut "Deiyai itu daerah yang aman dari dulu, tidak seperti daerah lain." Dia mengkritik keberadaan Brimob yang ditempatkan di sana "sejak tiga tahun lalu" karena dinilai meresahkan masyarakat.

Menurut Yohanes ada sekitar 20-30 personil Brimob yang ditugaskan di Deiyai.

Lebih jauh lagi, dia menyebut Brimob telah melakukan berbagai hal yang tidak disukai masyarakat. "Mereka adu ayam, (jadi) bandar togel. Itu yang mereka lakukan di sana. Bikin situasi nggak bagus. Makanya kami marah sama Brimob," kata Yohannes.

Tuduhan itu dibantah Polda Papua. Menurut Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Kamal, keberadaan Brimob "karena terkait dengan situasi keamanan (di Deiyai), dan atas permintaan pemerintah daerah."

Hak atas foto

Image captionIlustrasi. 

"Jangan karena ada masalah ini dibesar-besarkan. Kenapa dari kemarin tak ada laporan masyarakat tentang perilaku (Brimob) di sana. Jangan terus mengkambinghitamkan. Kita selesaikan masalah ini satu persatu sampai tuntas. Jangan sampai membias ke mana-mana," tegas Ahmad kamal.

Dia mengungkapkan kepolisan sedang bertemu dengan tokoh masyarakat Deiyai untuk mengambil langkah strategis, agar kejadian rusuh dan penembakan tidak 

Sumber bbc.