NU ‘Ancam’ Pemerintah Soal “FDS”, Pengamat: Itu Hanya Gertak Sambal

NU ‘Ancam’ Pemerintah Soal “FDS”, Pengamat: Itu Hanya Gertak Sambal

Politik   Agustus 13, 2017

“Ancaman” PBNU dan jajaran Nahdlatul Ulama untuk tidak mendukung Pemerintahan Joko Widodo terkait Permendikbud 23/2017 yang salah satunya mengatur ‘sekolah lima hari’ atau full day school (FDS), hanya gertak sambal saja.

Pendapat itu disampaikan pengamat politik Ahmad Yazid kepada intelijen (11/08). “Ancaman soal FDS dari elit NU itu hanya gertak sambal saja. Dalam sejarahnya NU selalu kooperatif dengan pemerintah,” ungkap Ahmad Yazid.

Menurut Yazid, posisi NU mempunyai posisi tawar terkuat terhadap pemerintah di saat KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menjadi Ketua Umum PBNU. “Gus Dur menempatkan NU sebagai kelompok penekan dan berseberangan dengan penguasa. Gus Dur mengkritik Soeharto dan posisi NU ketika itu sangat independen,” beber Yazid.

Tak hanya itu, kata Yazid, pengerahan massa menolak FDS yang diserukan Ketum PBNU KH Said Aqil Siradj saat ini malah dijadikan “sindiran” oleh sejumlah pihak. “Saat ini di sosial media, dimunculkan komentar Kyai Said yang menolak Aksi Bela Islam. Di mana, Aksi Bela Islam hanya mengeluarkan biaya, tetapi sekarang justru menganjurkan demonstrasi,” kata Yazid.

Yazid memperkirakan, aksi massa menolak FDS baru dari kalangan basis massa Nahdliyin. “Di Jakarta belum ada demo besar. Ini beda dengan Aksi Bela Islam yang digerakkan atas semangat membela Islam,” papar Yazid.

Sebelumnya, tokoh NU yang juga Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dengan tegas menolak kebijakan sekolah delapan jam sehari (full day school/FDS). Bahkan PKB mengancam tak akan mencapreskan Joko Widodo di Pilpres 2019 jika menyetujui kebijakan FDS.

“Jangan sampai teriakan kita dianggap teriakan biasa, ini teriakan serius. Kalau tidak dituruti Presiden, kita ingin katakan bahwa Jokowi sudah tidak berpihak kepada diniyah, Jokowi sudah menipu umat Islam, Jokowi sudah tidak perlu kita pertahankan (buat) 2019,” tegas Wasekjen PKB Maman Imanulhaq seperti dikutip detik (07/08).

Red

Sumber : .intelijen.co.id

Yusril Yakin Permohonan Uji Materi Perppu Ormas Lebih Tajam

Yusril Yakin Permohonan Uji Materi Perppu Ormas Lebih Tajam

Politik   Agustus 07, 2017

Yusril Ihza Mahendra

Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra meyakini permohonan judicial reciew Perppu Nomor 2/2017 Tentang Ormas kali ini lebih kuat, fokus dan tajam. Yusril menyebutkan pada sidang perdana sebelumnya, Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai pemohon judicial review sudah dicabut status hukumnya oleh pemerintah.

Karenanya kali ini dilakukan penggantian pemohon, yakni secara pribadi oleh Ismail Yusanto yang sebelumnya merupakan Juru Bicara (Jubir) HTI. "Jadi pemohonnya Ismail Yusanto sebagai perorangan, kami optimis (judicial review) akan dikabulkan," kata Yusril di Gedung MK, Jakarta, Senin (7/8).

Yusril mengatakan hakim MK meminta pemisahan antara permohonan pengujian formil dan materil. Mantan Menteri Hukum dan Kehakiman itu mengatakan permohonan pengujian formil yang diajukan berkaitan dengan tidak adanya ihwal kegentingan memaksa. Sementara pengujian materil terkait banyak pasal di dalam Perppu yang dianggap bertentangan dengan konstitusi.

Yusril mengaku sengaja menghindari pasal 28 E ayat 3 tentang hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat sebab diyakini ada titik lemah. Karena itu pihaknya berangkat memakai pasal 28 E ayat 2 yang menjamin hak menganut satu keyakinan, beragama dan Pasal 28 I ayat I tentang HAM setiap orang yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Menurutnya, kalau Perppu Ormas dibatalkan MK, HTI bisa mendaftarkan kembali status hukumnya.

"Kalau Pasal 28 E ayat 2 kata-katanya 'setiap orang', nah pak Ismail ini kan orang, kita bantu lah pak Ismail ini sebisa saya," jelas Yusril.

Sumber : Republika

PDIP Beri Peringatan Untuk Hary Tanoe

PDIP Beri Peringatan Untuk Hary Tanoe

Politik   Agustus 07, 2017

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP memperingatkan Partai Perindo untuk tidak memiliki ambisi mengincar kursi di kabinet terkait dukungannya terhadap Presiden Joko Widodo pada pilpres 2019 mendatang."Dukungan itu harus dilakukan dengan membaca kehendak rakyat, bukan kalkulasi politik, bukan karena ingin bebas, bukan ingin mendapatkan kursi di kabinet. Tapi betul-betul untuk bangsa dan negara," ujar Hasto kepada wartawan di Patra Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (5/8).

Hasto menegaskan partai-partai yang telah menyatakan dukungannya kepada Jokowi lebih baik bekerja menyelesaikan masalah masyarakat ketimbang fokus pada persaingan Pilpres 2019.

"Jangan membawa persaingan pilpres terlalu ke depan sementara fokus kita tidak menyelesaikan masalah rakyat. Lebih baik ikuti tradisi blusukan, bagaimana setiap pemimpin datang ke tengah rakyat," tegas Hasto.

Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo menyatakan akan mendukung Presiden Jokowi pada Pemilu 2019. Rencananya, dukungan itu akan dibahas dalam Rapimnas Partai Perindo pada akhir 2017.[san]

Sejumlah Purnawirawan Eks Kostrad Kumpul di Garut

Sejumlah Purnawirawan Eks Kostrad Kumpul di Garut

Politik   Agustus 07, 2017

Dua pensiunan jenderal bintang dua dan beberapa perwira menengah TNI menggelar silaturahmi sekaligus reuni para mantan anggota Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad), di Markas Raider Setia Sampai Mati/303 Cibuluh, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut, Jawa Barat.

“Tidak ada agenda lain, ngapain makar, ini hanya silaturahmi karena kita sama-sama di sini, bernostalgia saja,” ujar Mayor Jenderal (Purn) Kivlan Zen dalam sambutannya di Aula Sudirman, Garut, Minggu (16/07/2017).

Saat ditanya apakah kedatangannya ke Garut hari ini sebagai bentuk penggalangan kekuatan sesama mantan anggota militer, dengan tegas dia menjawab tidak ada rencana apa pun selain silaturahmi sesama anggota Kostrad dan alumni batalyon raider tempur itu.

“Tidak ada sama sekali, saat dituduh makar pun waktu itu, apa alasannya, senjata tidak bawa, pasukan tidak ada. Wajar kalau hanya bicara dan bermusyawarah, toh itu juga buat kebaikan Indonesia,” kata Kivlan.

Menurut Kivlan, saat ini nilai juang Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia tengah dirongrong berbagai persoalan. Akibatnya ketidakadilan dan kesejahteraan tidak dapat dirasakan seluruh rakyat Indonesia.

Oleh karena itu, dalam momen kebersamaan kali ini, ia meminta Kostrad untuk menyamakan kembali persepsi kebangsaan dalam menjaga dan mempertahankan harga diri bangsa Indonesia.

“Sekarang banyak orang berkhianat, kehormatan dijual karena fulus, semuanya berpikir kehidupan duniawi, berpikir hedonis,” tegas Kivlan.

Selain Kivlan Zen, hadir pula dalam kesempatan itu, Mayjen (purn) Asril Tanjung, Kolonel (purn) Mudin Sutaryadi, Kolonel Suryaman, dan beberapa pensiunan perwira menengah serta prajurit Kostrad lain.

Sumber : liputan6.com

Survei IPI: Prabowo-Shohibul Iman Unggul di Capres-Cawapres Pilihan Umat Islam

Survei IPI: Prabowo-Shohibul Iman Unggul di Capres-Cawapres Pilihan Umat Islam

Politik   Agustus 07, 2017

Islamic Politician Index (IPI) Jakarta melakukan gali pendapat tokoh Ormas Islam mengenai calon pemimpin pilihan umat Islam pada Pilpres 2019 mendatang. Gali pendapat tersebut menggunakan metode Indepth Interviewatau wawancara mendalam dengan melibatan korespondensi dari kalangan tokoh ormas dari berbagai daerah.

Berikut adalah urut-urutan berbasis ranking Presiden-Wakil Presiden pada pilpres 2019 pilihan umat Islam versi IPI;

1. Prabowo Subianto – Shohibul Iman.
2. Agus Yudhoyono – Muhaimin Iskandar.
3. Prabowo Subianto – Anis Baswedan.
4. Prabowo Subianto – Hanafi Rais.
5. Prabowo Subianto – Habib Rizieq.
6. Prabowo Subianto – Harry Tanosudibyo.
7. Prabowo Subianto – Gatot Nurmantyo.

Menurut Sholeh giat pendapat yang  dilakukan pihaknya secara serentak pada akhir April hingga minggu kedua Mei 2017. Ia menjelaskan giat pendapat tersebut berbasis sejumlah isu utama sebagai bahan wawancara mendalam terhadap para tokoh ormas.

“Sejumlah pertanyaan tersebut diantaranya menyangkut pasangan ideal Presiden-Wapres, politik yang memihak kaum Muslim, langkah dan kebijakan politik Jokowi terhadap Islam. Berikut adalah narasi laporan Informal Leader Opinion,” ujar Sholeh dalam keterangan pers-nya di kantor IPI wisma Ciliwung, Bukit Duri Tanjakan, Tebet, Jakarta Selatan, kemarin.

.

Sholeh mengatakan nama pesiden Joko Widodo hilang dalam  Informal Leader Opinion di Surabaya. Surabaya sebagai salah satu basis NU sekaligus PDIP, kata dia, berpotensi menjadi kantong kekuatan Muhaimin Iskandar dan Agus Yudhoyono.

“Langkah-langkah politik Jokowi dipandang tidak memihak, setengah hati dan tidak banyak menguntungkan umat Islam. Alih-alih menghitung kekuatan Islam, Jokowi justru lebih memilih Tionghoa sebagai afiliasi utama kebijakan dan dukungan. Begitu juga Malang dan Madiun. Eks-karesidenan Madiun adalah basis kuat mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY),” paparnya.

Berbeda dengan di Surabaya, lanjut Sholeh, nama Jokowi hadir kokoh dalam Informal Leader Opinion dengan responden tokoh-tokoh NU di Semarang. Di satu sisi, kata dia, Semarang dan umumnya Jawa Tengah adalah basis Utama PDIP.

“Semarang konsisten menghendaki Jokowi melanjutkan kepemimpinannya untuk periode selanjutnya 2019-2024. Langkah-langkah politik Jokowi dipandang memihak dan menguntungkan umat Islam (NU). Menurut mereka, era kepemimpinan Jokowi lebih menguntungkan NU secara politik,” ujarnya.

Bahkan, bahkan kata Sholeh, dibanding dengan era Gus dur sekalipun. Secara politik, Jokowi memberi NU/PKB/PPP enam jabatan menteri (Menteri desa, Menteri Sosial, Mentri Agama, Menteri Ristek/Dikti, Menteri Olahraga dan Menteri Tenaga Kerja), jumlah kementerian yang diberikan ke NU era Jokowi lebih banyak dibanding masa Gus Dur,” paparnya.

Sementara itu, Responden di Solo adalah tokoh-tokoh Islam yang berbasis di Pesantren Ngruki. Mereka, kata Sholeh,  menyodorkan sejumlah varian calon Presiden-Wapres ideal pada Pilpres 2019.  “Sejumlah pasangan tersebut adalah Prabowo Subianto- Shohibul Iman, Prabowo Subianto- Anis Baswedan, Prabowo Subianto- Hanafi Rais, Prabowo Subianto- Habib Rizieq, Prabowo Subianto- Gatot Nurmantyo,” sebutnya.

Sholeh menambahkan responden tokoh ormas di Yogyakarta lebih menghendaki Presiden baru. “Sejumlah nama yang disodorkan sebagai Presiden-Wapres ideal pada Pilpres 2019 adalah Prabowo Subianto – Shohibul Iman, Prabowo Subianto – Anis Baswedan, serta Prabowo Subianto – Hanafi Rais,” jelasnya.

Lebih lanjut Sholeh mengungkapkan terkait Pilpres 2019, tokoh-tokoh Islam di dua kota Tasikmalaya dan Bandung berikut kota di Jabar lebih menyodorkan pasangan Prabowo Subianto – Shohibul Iman.  “Selebihnya, Prabowo Subianto – Anis Baswedan, Prabowo Subianto – Habib Rizieq, Prabowo Subianto – Gatot Nurmantyo. Tidak ada Jokowi – Ridwan kamil,” terangnya.

Sementara itu, Sholeh memaparkan, nama Jokowi hilang dalam Informal Leader Opinion di DKI Jakarta. Menurutnya, Responden pada Informal Leader Opinion di kawasan ini adalah tokoh FPI. “Terkait Pilpres 2019, pasangan-pasangan ini diantaranya Prabowo Subianto – Anis Baswedan, Prabowo Subianto – Habib Rizieq, Prabowo Subianto – Gatot Nurmantyo dianggap ideal menurut mereka,” paparnya.

Sumber : Republika Online

HT l Dukung Jokowi, Ini kata PAN

HT l Dukung Jokowi, Ini kata PAN

Politik   Agustus 03, 2017

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Taufik Kurniawan enggan mengomentari pernyataan  Hary Tanoesoedibjo (Ketua Umum Partai Perindo) yang mendukung JokoWi di Pemilu Presiden 2019. Menurutnya dalam setiap upaya dukungan dan berkoalisi dengan partai lain pasti mempunyai pertimbangan.

Di Gedung Nusantara III DPR RI di Jakarta, Rabu, Wakil Ketua Umum PAN Taufik Kurniawan mengatakan "Tidak etis kalau kami mengomentari atau mengandai-andai apa yang menjadi dasar pertimbangan menyatakan dukungan. Kita hormati saja." 

"Menyangkut dinamika politik, tentunya sebagai hal-hal yang sah-sah saja. Yang penting, jangan lupa, akhir-akhir periode 2 tahun lagi yang menjadi prioritas kerja eksekutif dan legislatif," ujarnya.

Karena dukungan tersebut adalah bentuk 'bunga-bunga' demokrasi. Taufik hanya mengingatkan supaya kepentingan rakyat tidak terabaikan di akhir-akhir tugas periodesasi ini, baik legislatif dan eksekutif.

Wakil Ketua DPR itu menjelaskan hingga saat ini PAN belum memberikan dukungan kepada calon presiden tertentu.
Taufik mengatakan PAN masih bersikap memantau dinamika yang berkembang terkait dukungan di Pilpres 2019.

"Terlalu awal kita melihat itu, kita masih wait and see dalam kaitan fokus menyelesaikan agenda 2019. Kita persiapan Rakernas dulu," katanya.

Menurut dia, PAN memiliki mekanisme internal dalam memutuskan suatu keputusan politik yaitu melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas). Dia mengatakan PAN akan melaksanakan Rakernas pada Agustus 2017 dan setiap keputusan PAN pasti merupakan keputusan musyawarah akan diserahkan kepada Ketua Umum untuk melakukan komunikasi politik.

Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo mengindikasikan dukungannya terhadap Presiden Joko Widodo sebagai Capres 2019. "Untuk Pilpres, melihat perkembangan sekarang, Kongres Partai mendatang akan mengusulkan Pak Jokowi sebagai calon Presiden 2019," ujar Hary Tanoe.

Sinyal positif tersebut disampaikan Hary Tanoe seusai acara Penganugerahan Kepala Daerah Inovatif Koran SINDO 2017 di Hotel Westin, Jakarta, Selasa (1/8) yang juga dihadiri Mendagri Tjahjo Kumolo.

Sumber : Antara